Anggota Komisi II DPR Agus Makmur Santoso saat Kunjungan spesifik ke Kabupaten Bandung Barat. Foto: Mastur/rni

Anggota Komisi II DPR RI Agus Makmur Santoso mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, untuk mengatur tata ruang secara ketat. Hal itu dimaksudkan agar perkembangan kabupaten ke depan tetap bisa terkendali, tidak sebagaimana kondisi di Puncak, Kabupaten Bogor, Jabar.

”Jangan sampai Bandung Barat seperti di Puncak, banyak bangunan gedung dan vila, akhirnya susah untuk ditertibkan,” ujarnya di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Bandung Barat, Jabar, Senin (10/12/2018).

Menurut Agus, perkembangan tata ruang di KBB cukup tinggi mencapai diatas 30 persen, akibatnya banyak lahan hijau yang berubah menjadi bangunan, vila dan perumahan elit. “Dikhawatirkan perubahan tata ruang yang tanpa kendali tanpa bersinergi dengan pemerintah kabupaten akan mempercepat perubahan tata ruang,” tutur Agus.

Apalagi lanjutnya perubahan tata ruang tidak dilakukan setiap hari atau setiap minggu, namun diputuskan dalam jangka waktu cukup panjang melalui keputusan rapat-rapat instansi terkait. “Sekali lagi pengendalian tata ruang di KBB harus dilakukan secara cermat, sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga sekaligus mencegah terjadinya bencana alam,” tandas legislator Dapil Jabar II mencakup Kabupaten Bandung dan KBB.

Di bagian lain, Agus meminta dalam pembangunan proyek Kereta Api Cepat (KAC) Jakarta-Bandung bisa melibatkan masyarakat khususnya yang terkena proyek di wilayah KBB. “Jangan sampai masyarakat KBB hanya jadi penonton,” ungkapnya.

Apalagi proyek KAC melintas di Kawasan PTPN VIII, dimana di lokasi itu ada pohon karet yang selama ini menjadi mata pencaharian sebagian warga KBB. Intinya kehadiran proyek itu bisa membawa manfaat bagi masyarakat, tidak menghilangkan mata pencaharian mereka.

“Mohon perhatian kepada Pemkab KBB, dalam memanfaatkan tenaga kerja jangan sampai lebih banyak tenaga dari luar, justru harus lebih banyak memakai tenaga dari Bandung Barat. Dengan demikian kehadiran proyek besar seperti KAC akan membawa manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar,” imbuhnya.

Dalam pertemuan dengan Sekretaris Daerah KBB Asep Ilyas, ia juga meneruskan keluhan terkait pelayanan public dan proses pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Kata Agus, banyak keluhan masyarakat yang akan mengajukan PTSL terhalang oleh lurah atau aparat, lantaran pendapatan mereka turun.

Pasalnya dalam pengurusan tanah sebelumnya, biayanya cukup besar namun dengan PTSL bisa lebih kecil sehingga pemasukan aparat kelurahan menurun. “Mohon Pemkab BB memberikan semacam teguran kepada apparat kelurahan atau desa yang menghambat program PTSL tersebut,” ujar legislator Partai Golkar ini mengingatkan. (mp/sf)